Urgensi Pendidikan Kesehatan Reproduksi Sejak Dini

  MEMPERINGATI HARI HIV/AIDS SE DUNIA 1 DESEMBER 2015

Kekerasan Pada Anak dan HIV/AIDS ; Siapakah yang bertanggung jawab ?

Oleh : Dewi Rokhmah*

*Dosen di Bagian PKIP FKM Universitas Jember, Pengurus Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI) dan sedang menyelesaikan Pendidikan

Program Doktoral di FKM Universitas Airlangga Surabaya

Realitas Kekerasan pada Anak

Pada saat ini kasus kekerasan seksual pada anak menjadi berita yang sering muncul di berbagai media baik cetak maupun elektronik. Masyarakat tentunya masih ingat kasus siswa di JIS (Jakarta International School) yang menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual oleh guru dan petugas cleaning service, kemudian kasus Emon di Jawa Barat yang melakukan pelecehan seksual pada puluhan anak-anak laki-laki dibawah umur, yang notabene adalah teman bermainnya, serta yang paling hangat kasus PNF, gadis cilik malang di Jakarta yang berakhir tragis ditemukan tidak bernyawa di dalam kardus. Dan penyelidikan pihak kepolisian menunjukkan adanya indikasi kekerasan seksual (maaf : pemerkosaan) dilakukan oleh pelaku yang tidak lain adalah tetangga dari PNF, dan lagi banyak kasus yang lainnya.

Tindak kekerasan seksual pada anak menjadi topik yang menarik untuk dikaji lebih lanjut karena kasus yang ditemukan semakin bervariasi baik dari sisi modus pelaku maupun usia korbannya. Karena anak-anak sebagai korban merupakan pihak yang secara fisik dan psikologis lemah yang dimanfaatkan oleh orang dewasa yang kebanyakan dari kasus yang ada memiliki hubungan dekat dengan mereka, misalnya, paman, penjaga sekolah, sopir, dsb. Di satu sisi, kekerasan seksual sebagai bentuk agresi seksual dengan cara paksa yang disertai dengan ancaman dan bukan dalam arti ajakan suka rela untuk melakukan hubungan seksual pada dasarnya adalah suatu bentuk tindak kejahatan yang dinilai sangat  menganggu ketentraman, menimbulkan rasa trauma bagi masyarakat, terlebih lagi korban (Hariadi dkk, 2000). Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia telah menjadi sorotan banyak pihak, bahkan media massa menyebutkan bahwa tahun 2013 merupakan tahun darurat pelecehan seksual anak Indonesia karena tingginya angka kasus terjadinya pelecehan seksual pada anak.

Menurut Consultation On Child Abuse Prevention (WHO,1990), terdapat lima jenis perlakuan Kekerasan Terhadap Anak antara lain kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan emosional, penelantaran anak, dan eksploitasi anak. Angka kasus kekerasan seksual pada anak meningkat setiap tahunnya. Data Penelitian oleh Simons et al (2008) di USA menunjukkan bahwa pada kasus pemerkosaan anak, dilaporkan karena pelaku 73% melakukan dengan kekerasan pada anak, 65% telah terpapar pornografi pada usia dibawah 10 tahun, dan melakukan masturbasi sebanyak 60% dibawah usia 11 tahun, serta melakukan aktifitas eksual dengan binatang sebanyak 38%. Menurut Komnas Perlindungan Anak, pada semester pertama tahun 2013, terdapat 294 kasus (28%) kekerasan fisik, 203 kasus (20%) kekerasan psikis, dan 535 kasus (52%) adalah kekerasan seksual.  Itu berarti setiap bulan terdapat 90-100 anak mengalami kekerasan seksual. Dimana bentuk kekerasan seksual berupa sodomi(52 kasus), pemerkosaan (280 kasus) dan pencabulann (182 kasus) serta incest (21 kasus) (Anastasia, 2013).

Bagaimanakah dengan di Kabupaten Jember? Sebagai gambaran berdasarkan data pendampingan korban oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) BP2KB Kabupaten Jember pada tahun 2011 mencatat kasus kekerasan terhadap anak sebesar 47 korban dimana bentuk kekerasan yang dialami anak sebesar 87% adalah kekerasan seksual. Pelaku kekerasan ini tidak lain adalah keluarga atau kerabat dekat, dengan jenis kekerasan terhadap korban yang terbesar adalah kekerasan seksual sebesar 41 korban (87%), yang terkecil adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis dan perdagangan orang (human trafficking) sebesar 1 korban (2%).

  

Dampak Kekerasan anak dan HIV/AIDS

Kasus HIV dan AIDS yang dilaporkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Propinsi Jawa Timur sampai dengan Bulan Juni tahun 2015, secara kumulatif di Jawa Timur telah ditemukan kasus HIV/AIDS sebanyak 13.925 kasus. Berdasarkan faktor risiko, kasus tertinggi berasal dari perilaku heteroseks sebesar 79,33%, kemudian IDU sebesar 12,17%, homoseks sebanyak 3,76%, perinatal sebesar 3,53%, dan Biseks sebesar 0,86% serta lain-lain sebesar 0,34% (Komisi Penanggulangan AIDS Propinsi Jawa Timur, 2015). Kondisi ini juga tidak jauh berbeda dengan di Kabupaten atau Kota di Jawa Timur. Artinya bahwa perilaku berisiko seperti hubungan seks yang tidak aman baik secara heteroseks maupun homoseks serta penyalahgunaan narkoba (IDU) memberikan kontribusi yang cukup besar terhadapa munculnya kasus HIV dan AIDS di masyarakat.

Penyebab atau alasan seseorang menjadi homoseks masih menjadi perdebatan, apakah disebabkan oleh kelainan secara biologis dimana didalamnya terdapat kelainan secara hormonal dan kromosom atau disebabkan oleh lingkungan seperti trauma masa kecil, atau sering diperlakukan sebagai seorang perempuan, pernah mengalami pelecehan seksual, menyaksikan berbagai kejadian seksual dan lain sebagainya (Kartono, 1989). Beberapa penelitian menyebutkan bahwa penyebab seseorang memiliki orientasi seksual yang “menyimpang” atau tidak normal seperti homoseksual (lesbian, Gay, Biseks dan transgender atau waria) adalah pola asuh orang tua yang keras (koersif). Akibatnya pola mendidik anak sangat keras, terutama ayah yang sangat temperamental dan kerap melakukan keserasan fisik dan psikologis pada ananknya. Hubungan buruk dengan orang tua merupakan hal serius karena mengurangi perasaan aman anak. Anak yang mengalami kekurangan hubungan dengan orang tua akan mengalami trauma emosional yang hebat (Hurlock, 2004). Akibatnya anak akan kehilangan figur ayah yang menjadi pelindung dan panutan di dalam keluarga. Sehingga dia kan mencari figur orang tua di luar rumah. Hal ini yang menimbulkan kerawanan dari anak-anak dan remaja mengalami kekerasan di luar rumah.

 Seseorang ketika menjadi homoseks lebih karena identifikasi dan asimilasi peran seks yang tak seharusnya didapat pada masa anak-anak (Siahaan, 2009). Yang termasuk dalam kategori ini lebih disebabkan karena pola asuh orang tua dalam hal ini adalah ayah yang keras dan temperamental. Dalam perspektif belajar, anak belajar bertingkah laku agresif melalui imitasi atau model terutama dari orang tuanya, guru dan anak-anak lainnya. Kekerasan biasanya bersifat turun temurun, sebab anak-anak akan belajar tentang bagaimana akan berhadapan dengan lingkungan dari orang tuanya (Margaretha dkk, 2013). Pada fase identifikasi saat anak berusia 6-8 tahun inilah peran pola asuh orangtua sangat menentukan. Keadaan dimana seseorang mengalami stess bahkan depresi karena kehilangan figure ayah maka menyebabkan secara mental seorang anak mengalami gangguan. Anak laki-laki harus mendapat perhatian cukup dari figur ayah dan anak perempuan dari figur ibu. Pada saat tidak terjadi keseimbangan peran ayah dan ibu dalam hubungannya dengan anak, si anak akan mengambil alih identitas psikoseksual yang tidak tepat. Misalnya anak laki-laki yang tidak mendapat peran figur ayah yang cukup, ayah terlalu keras terhadap anak, otomatis lebih dekat dengan sosok ibu. Apabila diteruskan, anak lelaki itu akan mengambil alih karakteristik perempuan, termasuk orientasi seksualnya. Teori lain menyebutkan bahwa selama fase odipal conflict ada ketakutan atau dendam kepada figur ayah (castration anxiaty) dikatakan bisa mengubah anak laki-laki untuk menjauhi ibunya sebagai obyek seksual dan pada akhirnya pada semua perempuan (Pambudy dan Fitrianto, 2009).

Penelitian lain oleh Hidayangsih dkk (2009) menyebutkan terdapat korelasi yang signifikan antara KDRT (kekerasan dalam Rumah Tangga) dengan perillaku berisiko. Analisis korelasional menemukan hubungan antara trauma masa kanak-remaja dengan tingkat agresivitas masa dewasa adalah signifikan dan positif (Margaretha dkk, 2013). Kondisi dimana dalam pola asuh orang tua, memungkinkan adanya gangguan relasi antara anak dan orang tua, yang sifatnya tidak harmonis, kontroversi, kejam, penuh kemunafikan, tidak adanya relasi yang baik antara ayah dengan anak laki-laki, konstelasi keluarga yang patologis, semua menjadi fasilitas atau predisposisi untuk perkembangan penyimpangan-penyimpangan seksual (Kartono, 1989). Penyimpangan yang dimaksud pada para korban kekerasan seksual adalah adanya orientasi seksual menyimpang pada saat dewasa seperti homoseks yang selalu diidentikan dengan gaya hidup seksual (sexual lifestyle) yang melekat dalam dirinya yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya yang ada disekitarnya serta berdampak pada kesehatannya, karena tingginya risiko penularan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk didalamnya HIV dan AIDS.

Sisca dan Moningka (2009) mengatakan bahwa kekerasan seksual yang terjadi pada masa kanak-kanak merupakan suatu peristiwa krusial karena membawa dampak negatif pada kehidupan korban di masa dewasanya. kekerasan seksual yang terjadi tidak sesederhana dampak psikologisnya. Korban akan diliputi perasaan dendam, marah, penuh kebencian yang tadinya ditujukan kepada orang yang melecehkannya dan kemudian menyebar kepada obyek-obyek atau orang-orang lain (Fuadi, 2011). Dalam studi empiris telah mengindikasikan bahwa adanya reaksi yang permanen pada populasi korban kekerasan seksual pada anak yang meliputi : ketakutan, gelisah, depresi, marah dan penuh kebencian, agresi, dan perilaku seksual yang menyimpang (Brown & Finkelhor, 1986).

Solusi Efektif Mencegah Kekerasan Pada Anak

            Dari paparan kondisi yang disebutkan di atas, diperlukan upaya pencegahan sejak dini pada anak dalam melindungi mereka dari sex predators. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak adalah dengan meningkatkan perilaku (pengetahuan, sikap dan tindakan) anak-anak tentang kesehatan reproduksi, sehingga mereka mampu untuk menolak terhadap kejadian kekerasan seksual yang dialaminya. Pendidikan kesehatan reproduksi pada anak-anak sekolah sangat efektif untuk memberikan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi sehingga manfaat diberikannya pendidikan tersebut bisa tercapai. Usia anak didik yang biasa masuk bangku sekolah dasar baik negeri atau swasta yaitu 7-13 tahun. Anak dalam golongan ini masih dalam taraf pertumbuhan dan perkembangannya, hingga masih mudah dibimbing dan dibina untuk menanamkan kebiasaan hidup sehat sehari-hari (Natalina, 2009). Minat pada seks lebih besar setelah anak masuk sekolah karena hubungan dengan teman sebaya bertambah kerap dan erat, berbeda dengan waktu pergaulan mereka terbatas pada kelompok bermain di lingkungan sekitar rumah. Sepanjang masa sekolah, minat pada seks meningkat, dan biasanya mencapai puncaknya selama periode perubahan pubertas (Hurlock, 1978) . Untuk membekali agar siswa dapat menyadari hak-haknya secara baik, sudah barang tentu kepada mereka perlu diberikan pembekalan tentang Kekerasan Terhadap Anak (child abuse), pengertian dan batasan child abuse, dampak child abuse dan sebagainya, yang intinya di masa yang akan datang program penanganan child abuse di lingkungan sekolah ini dapat ditangani sendiri oleh anak secara mandiri  (Suyanto et al, 2000).

Oleh sebab itu perlu adanya peran sekolah dalam meningkatkan pengetahuan siswa sekolah dasar tentang perilaku sederhana dalam menjaga organ reproduksi, yang meliputi: menjaga kebersihan alat vital dengan membersihkan dengan air setelah buang air, mengganti celana dalam minimal dua kali sehari, serta menggunakan toilet pada saat buang air. Tingginya kasus kekerasan seksual  pada anak (child abuse) yang dilakukan oleh orang-orang terdekat anak termasuk keluarga menunjukkan pentingnya pemahaman akan pendidikan seks pada usia dini. Berkenaan dengan domain hubungan yang menghambat pengungkapan seringkali dikaitkan dengan jurang pemisah. Selama ini membicarakan dan mendiskusikan masalah seksualitas sangat sulit dilakukan karena menganggap sesuatu yang rahasia, ditambah lagi stuktur sosial yang tidak mendukung (Suryani, 2012). Masalah pendidikan seks di kalangan masyarakat awam dianggap hal yang tabu dan belum waktunya diberikan pada anak-anak. Sehingga orang tua menyerahkan masalah pendidikan termasuk pendidikan seks pada sekolah.

Upaya dalam rangka meminimalkan dampak negatif yang lebih menghawatirkan ketika anak mengalami pelecahan atau kekerasan seksual adalah menanamkan softskill keberanian dan percaya diri untuk menangkal pelecehan seksual. Adapun upaya awal yang dapat dilakukan oleh anak-anak ketika mengalami pelecahan dan kekerasan seksual (misal : diraba alat vitalnya oleh orang asing) adalah dengan cara melawan, berteriak, kemudian lari menuju pada orang tua atau orang lain yang dikenal. Hal ini seperti pada implementasi pelajaran Personal Social Health Education (PSHE) di Inggris Raya di tingkat Key Stage 2 (ekivalen dengan kelas 4-6 SD). Pada tahap ini, anak didik diajarkan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman mengenai: 1) kepercayaan diri dan tanggung jawab, memanfaatkan bakat dan kemampuan mereka, 2) menghadapi tantangan perilaku menyimpang dari luar dan mampu membuat pilihan yang sehat dan bertanggung jawab. Anak didik belajar bagaimana mereka tumbuh dan berkembang, mengalami perubahan fisik maupun kejiwaan baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Mereka menjadi lebih matang, mandiri dan percaya diri. Semua perubahan tersebut yang terjadi pada masa pubertas, juga akan mengiringi transisi mereka dari SD ke Sekolah Menengah. Perubahan ini tentunya membutuhkan dukungan dan motivasi dari sekolah. Seyogyanya mereka mendapatkan bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan tentang kesehatan reproduksi remaja, lingkungan yang sehat, tanggung jawab perilaku sehat dan menjadi agen promosi kesehatan bagi kelompoknya (Pertiwi, 2012).

Bagaimana dengan peran pemerintah setempat ? Setidaknya kita bisa belajar upaya yang pernah dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Beencana (BP2KB) Kabupaten Jember pada tahun 2013 dengan memberikan pelatihan singkat pada para guru PAUD, TK dan serta SD tentang bagaimanakah mengajarkan ke anak didik tentang pengenalan tubuh dan upaya menjaganya dari tindak pelecehan seksual. Selain itu, kita bisa belajar dari Bu Risma Walikota Surabaya yang turut serta dalam program TANGKIS yang dilakukan oleh Yayasan Peduli Anak bekerjasasama dengan Jawa Pos untuk mensosialisasikan kemandirian anak-anak usia playgroup dan TK untuk berani menolak dan berteriak apabila ada orang asing yang menyakiti mereka.

Selain pihak sekolah dan pemerintah, keluarga juga bisa mengambil peran dengan melakukan upaya preventif dalam lingkup kehidupan keluarga dengan memberikan pola asuh dan kasih sayang yang tepat dalam perkembangan dari masa anak-anak, remaja dan sapai pada masa dewasanya. Selain itu, menciptakan komunikasi yang terbuka antara anak dan orang tua menjadi hal yang mutlak untuk bisa memahami permasalahan anak kita. Agar mereka tidak mencari tempat curhat yang tidak tepat seperti dari internet atau teman sebaya mereka yang belum tentu informasi yang mereka dapatkan benar dan tepat. Kita bisa mengutip ungkapan dari seorang Psikolog terkenal di Jakarta yang mengungkapkan bahwa kegagalan sebagai orang tua adalah ketika dirinya tidak menjadi tempat curhat anaknya. Semoga hal ini bisa menjadi renungan kita semua, sebagai orang yang sangat peduli dengan kesejahteraan anak-anak kita.

(OPINI ini dimuat pada Jawa Pos Radar Jember dalam rangka refleksi peringatan World AIDS Day 1 Desember 2015)

MEMPERINGATI WORLD NO TOBACCO DAY 1 MEI : KETIKA MEROKOK TIDAK MENJADI HAK ASASI BAGI SETIAP ORANG

Pesan dibalik Peringatan World No tobacco Day.

Sebagian besar dari kita mungkin tidak tahu bahwa setiap tanggal 30 Mei diperingati sebagai Hari Anti Tembakau Sedunia. Tidak berlebihan jika momen terkait anti tembakau sebagai hari yang diperingati oleh seluruh manusia di belahan bumi ini. Mengingat ada kandungan berbahaya bagi kesehatan dari produk tembakau yang sudah menjadi suatu “budaya” di masyarakat kita yaitu rokok. Mengapa rokok harus menjadi tema penting dalam setiap World  No Tobacco Day. Karena sampainsaat ini tidak bisa dipungkiri bahwa isu pengendalian tembakau (tobacco control issue) masih menjadi isu pro dan kontra baik pada oleh pihak swasta (pengusaha), pemerintah, maupun masyarakat.

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak atas kesehatan. Kesehatan adalah hak dasar. Setiap orang dapat menikmati hak-hak lain bilamana mereka sehat. Negara memiliki kewajiban menjamin setiap setiap orang untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dijangkau dan kondusif bagi kehidupan manusia yang berderajat. Kesehatan adalah hak asasi manuasia yang fundamental dan tak ternilai, demi terlaksananya hak asasi yang lainnya.

Upaya negara membebaskan warga dari paparan asap rokok adalah bagian dari perwujudan kewajiban negara dalam hak atas kesehatan. Upaya ini untuk melindungi masyarakat dari bahaya produk tembakau yang secara alamiah telah dibuktikan. Dalam asap rokok terdapat campuran kompleks sekitar 4000 senyawa kimia, termasuk diantaranya 70 bahan yang diketahui atau memiliki kemungkinan bersifat karsinogen bagi manusia. Bahkan Surgeon General Report (2010) mengungkapkan bahwa paparan asap rokok mengandung 7000 zat beracun.

Hak atas kesehatan dan lingkungan hidup yang sehat merupakan hak asasi manusia yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 28 H UUD 1945 menjamin setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal tersebut dijamin pula oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 9 ayat (3) UU 39/1999 menjamin setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jadi sudah seharusnya dalam hal ini pemerintah mengatur dan mengendalikan produk-produk tembakau terutama rokok yang asapnya tidak hanya dihirup oleh perokok tetapi juga dihirup oleh orang lain disekitarnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak hidup warga masyarakatnya. Jika Pemerintah belum membuat kebijakan yang jelas dan tegas dalam penbendalian produk-produk tembakau, bisa diartikan bahwa pemerintah telah mengabaikan dan melanggar hak hidup warga negaranya lebih jauh lagi pemerintah telah melanggar institusi (Aliansi Pengendalian Tembakau Indonesia, 2013)..

Konsumsi rokok tidak hanya membahayakan perlindungan terhadap hak asasi atas kesehatan dan hak atas lingkungan yang sehat, lebih jauh, ia juga berbahaya dan mengancam hak atas hidup setiap warga masyarakat. Hal ini tidak terbatas pada hak hidup perokok tetapi yang lebih utama adalah hak hidup orang yang tidak merokok dari bahaya asap rokok, terutama para kaum perempuan dan anak-anak. Ingat dalam asap rokok terdapat campuran kompleks sekitar 4000 senyawa kimia, termasuk diantaranya 70 bahan yang diketahui atau memiliki kemungkinan bersifat karsinogen bagi manusia. Dimana dampak kesehatan dari kecanduan tembakau yang didalamnya termasuk rokok meliputi : kanker paru, mulut, pagkreas dan berbagai jenis kanker lainnya, penyakit jantung dan serangan jantung, stroke dan masalah vaskular lainnya, penyakit dan maslah pernafasan seperti penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) dan sulit bernafas, serta komplikasi reproduksi seperti keguguran dan kemandulan.

Aturan pemerintah Terkait Pengendalian Produk Tembakau

            Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 115 ayat 1 menyebutkan bahwa Kawasan Tanpa Rokok antara lain :

1.      Fasilitas pelayanan kesehatan;

2.      Tempat proses belajar mengajar;

3.      Tempat anak bermain;

4.      Angkutan umum;

5.      Tepat kerja; dan

6.      Tempat umum

7.      Tempat lain  yang ditetapkan.

Sedangkan dalam pasal 115 ayat 2 menyebutkan pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Kemudian turunan dari Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Zat Adiktif berupa produk Tembakau untuk kesehatan yng didalmnya mengatur mengenai kemasan produk tembakau, larangan sposor produk tembakau, laranagn menjual rorok yerhadap anak-anak dan i bu hamil. Dengan adanya payung hukum yang kuat ini. Seharusnya Pemerintah daerah baik propinsi maupun  pemerintah kabupaten/kota segera menindak lanjuti regulasi tersebut dengan membuat perda  (peraturan daerah) dalam bentuk peraturan gubernur atau peraturan bupati/Walikota tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Kabupaten Jember sebagai salah satu kabupaten penghasil tembakau di Jawa Timur bukan berarti tidak bisa berbuat apa-apa terkait hal ini. Karena peraturan Kawasan Tanpa Rokok tidak melarang untuk merokok tetapi mengatur mereka agar tidak merokok di tempat umum yang notabene banyak di bsekitar mereka orang yang tidak merokok, permpuan dan anak-anak yang berhak mengirup udara bersih tanpa asap rokok. Setidaknya kita bisa belajar dari Kabupaten Gunung Kidul  misalnya. Walaupun termasuk daerah yang PADnya kecil namun Bupatinya sudah memiliki komitmen yang besar terhadap upaya melindungi rakyatnya dari bahaya asap rokok. Yaitu dengan Peraturan Bupati yang melarang reklame rokok di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Bahkan Bupati langsung turun untuk mengganti reklame rokok dengan reklame berisi ajakan untuk memiliki perilaku hidup sehat. Lain halnya dengan Walikota Padang Panjang, Walikota Bogor dan Walikota Pekalongan yang telah memiliki Perda untuk melarang reklame rokok, mengungkapkan bahwa ternyata pelarangan reklame rokok tersebut tidak berdampak pada PAD (Pendapatan Asli Daerah) . karena masukan dari rekalme rokok dengan mudah diganti oleh perusahaan lain dari perusahaan pulsa, otomotif dan telpun seluler, dsb.

Di Jawa Timur sendiri ada beberapa perda di tingkat Kabupaten/Kota yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok, yaitu Kota surabaya, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Sidoarjo dalam bentuk perda, dan Kota Probolinggo dalam bentuk Perwali (Peraturan walikota). Sampai bulan Mein tahun 2013 telah terdapat 85 kabupaten/kota yang sudah memiliki kebijakan kawasan tanpa rokok dalam berbagai bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, peraturan Bupati, Peraturan walikota, dan bentuk peraturan lainnya (Kementrian Kesehatan RI, 2013).

Apakah Kita Siap Dengan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok

            Adanya regulasi pengendalian produk tembakau termasuk rokok di level pemerintahan pusat yaitu berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Zat Adiktif berupa produk Tembakau untuk kesehatan yang didalamnya mengatur mengenai kemasan produk tembakau, larangan sposor produk tembakau, larangan menjual rorok terhadap anak-anak dan ibu hamil, maka menjadi pedoman utama bagi daerah untuk menindak lanjuti aturan tersebut dalam bentuk peraturan daerah baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, kebijakan ini sudah didukung oleh masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil Survey Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang dilakukan di 8 Kota besar di Indonesia yaitu : jakarta, surabaya, Bandung, Makasar, Medan, semarang, Palembang dan Banjarmasin menunjukkan bahwa 92% responden setuju bahwa asap rokok orang lain berbahaya bagi kesehatan, 72% responden mersa terganggu dengan sapa rokok dan 88% setuju dengan kebijakan kawasan tanpa rokok (Abadi, 2011).

            Survey yang lain dilakukan oleh MTCC (Muhammadiyah Tobacco Control  Center Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, melibatkan 1.018 responden dari masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berumur lebih dari 15 tahun, menunjukkan hasil bahwa  88% responden mendukung kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, 91% responden mendukung larangan merokok di perkantoran dan tempat kerja tertutup. 75% responden mendukung larangan merokok di restoran, 95% responden mendukung larangan merokok di rumah sakit dan klinik. 83% responden mendukung larangan merokok di tempat umum seperti mall, tempat perbelanjaan dan terminal. 90% responden mendukung larangan merokok di institusi pendidikan seperti di sekolah, kampus dan universitas. 94% responden mendukung larangan merokok di tempat ibadah. 845 responden mendukung larangan merokok di angkutan umum. Yang menarik juga dari survey ini adalah 85% responden menyatakan bahwa lebih penting hak untuk mendapatkan  udara bersih daripada hak perokok untuk merokok di dalam ruangan. Bahkan 68% perokok mendukung adanya peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di ruang tertutup (MTCC UMY, 2011).

Kabupaten Jember terkenal sebagai salah satu daerah penghasil utama tembakau di Indonesia. Kabupaten Jember menduduki urutan kedua setelah Kabupaten Pamekasan, dengan rincian luas lahan sebesar 13.498 hektar, dengan jumlah petani sebesar 28.423 orang dan jumalah produksi sebesar 7.235 ton (Radjab, 2013). Pada tahun 2011, terdapat 24.616 petani tembakau tersebar di 24 kecamatan dari 31 kecamatan di Kabupaten Jember. Sedangkan luas lahan tembakau mencapai 10.009 hektar dan produksi tembakau sebesar 6.130 ton (Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember, 2012).

            Berkaitan faktor sejarah, pemerintah Kabupaten Jember menjadikan daun tembakau sebagai salah satu gambar lambang daerah. Hal inilah yang selama ini dianggap sebagai penyebab tidak adanya upaya pengendalian dampak tembakau di Kabupaten Jember. Namun hasil penelitian terbaru menyebutkan bahwa kualitas hidup petani tembakau di Jember sangat kurang karena berkaitan dengan aspek lingkungan fisik (iklim) dan sosial (tata niaga yang dinilai merugikan petani tembakau) serta aspek psikologis ditengah pro dan kontra kebijakan pengendalian tembakau (Chifdillah, 2013). Upaya pemiskinan yang terjadi diantaranya adalah harga daun tembakau ditentukan sepihak oleh gudang atau pabrik rokok (Jayadi & Abriansyah, 2012). Penelitian menurut Rokhmah (2013) menyebutkan bahwa sebagian besar petani tembakau di Kabupaten Jember berpendidikan rendah (tidak bersekolah), sudah menjadi petani tembakau lebih dari 10 tahun serta memiliki penghasilan per bulan dibawah UMR. Dari aspek lingkungan, terdapat realitas bahwa cuaca yang tidak menentu memang menjadi persoalan tersendiri bagi petani tembakau (Chamim et al, 2011). Sementara itu, akibat dari dampak penurunan pangsa pasar kretek, PT HM Sampoerna menutup dua pabrik rokok sigaret kretek tangan (SKT) di Kabupaten Lumajang dan Jember, Jawa Timur, sehingga terdapat PHK karyawan pabrik rokok kretek sebanyak 1 juta orang sejak tahun 2008 (Jawa pos, 2014).

Dari sisi Kesehatan, saat ini Kabupaten Jember juga memiliki angka penderita PPOK yang tinggi. PPOK merupakan penyakit paru kronik yang ditandai dengan hambatan aliran udara disaluran napas yang tidak sepenuhnya refersibel. Penyakit PPOK dikarakteristikkan dengan adanya inflamasi bronkus di sepanjang saluran pernafasan, parenkim paru, dan sistem pembuluh darah pulmonar. Terdapat peningkatan jumlah makrofag, sel limfosit T ( terutama CD8+ ), dan neutrofil di berbagai bagian paru. Sel inflamasi yang teraktifkan ini akan melepaskan berbagai mediator inflamasi yang dapat merusak struktur paru atau memperlama inflamasi neutrofilik. Inflamasi di paru-paru disebabkan oleh paparan partikel dan gas berbahaya yang terhirup. Asap rokok dapat memicu inflamasi dan secara langsung merusak paru-paru (Rahmatika, 2009).

Faktor resiko PPOK adalah riwayat merokok, riwayat terpajan polusi udara di lingkungan kerja, hiperaktiviti bronkus, riwayat infeksi saluran napas berulang, dan defisiensi antitripsin alfa-1. Rokok adalah faktor penyebab terpenting dalam menyebabkan PPOK. Adapun riwayat merokok dalam peningkatan penyakit PPOK, meliputi kebiasaan merokok yang masih tinggi (laki-laki di atas 15 tahun 60-70 %), pertambahan penduduk, meningkatnya usia rata-rata penduduk dari 54 tahun pada tahun 1960-an menjadi 63 tahun pada tahun 1990-an, industrialisasi, dan polusi udara terutama di kota besar, di lokasi industri, dan di pertambangan (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), 2003). Data yang diperoleh dari RS Paru Kabupaten Jember tercatat jumlah kasus PPOK pada tahun 2013 yang dirawat inap sebayak 313 kasus. Jumlah ini meningkat drastis dari tahun sebelumnya, yakni sebesar 221 kasus.

Berdasarkan penjelasan kondisi di atas, serta tingginya jumlah kasus PPOK dan aktivitas merokok sebagai faktor resiko PPOK maka perlu dilakukan upaya dari pemerintah Kabupaten Jember untuk mengeluarkan kebijakan terkait pengendalian tembakau, yaitu dengan mengeluarkan peraturan bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal di tempat umum seperti : rumah sakit, kantor pemerintahan, sekolah dan tempat ibadah. Dengan adanya kebijakan KTR di Kabupeten Jember diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya rokok serta dapat menciptakan udara bersih yang menjadi hak setiap orang, terutama bagi yang tidak merokok, perempuan dan anak-anak. Selain itu, KTR juga menjadi forum pembelajaran bagi masyarakat bahwa setiap warga masyarakat memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan lingkungan udara yang bersih, sehingga para perokok tidak sembarangan merokok di berbagai fasilitas umum. *

·         Penulis adalah Dosen di Bagian Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku FKM UNEJ, Pengurus Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesi (PERSAKMI).

SIARAN DI RRI TENTANG FENOMENA LGBT

Talkshow di RRI Pro 1 Jember tentang fenomena LGBT

POSTER

PRESENTASI DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENUTUPAN TEMPAT LAYANAN SOSIAL TRANSISI UNTUK PSK DAN PENUTUPAN PROSTITUSI TERHADAP PROGRAM PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI KABUPATEN JEMBER

DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENUTUPAN TEMPAT LAYANAN SOSIAL TRANSISI UNTUK PSK DAN PENUTUPAN PROSTITUSI TERHADAP PROGRAM PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI KABUPATEN JEMBER

DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENUTUPAN TEMPAT LAYANAN SOSIAL TRANSISI UNTUK PSK DAN PENUTUPAN PROSTITUSI TERHADAP PROGRAM PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI KABUPATEN JEMBER

(The Impact Policy Implementation of Transition Social Services Place Closure

for the Commercial Sex Worker and the Prostitution Closure to the HIV/AIDS Countermeasures Program in Jember Regency))

Dewi Rokhmah¹, Khoiron²

^1,2 School of Public Health, University of Jember. Correspondence: Jl. Kalimantan I/93 Jember. Telp (0331-337878). Fax (0331-322995) email: dewikhoiron@yahoo.com; hp: +6281215400530.

ABSTRACT

Background : The Regency Decree number 188.45/39/012/2007 on  the Transition Social Services Place Closure for the Commercial Sex Worker and the Prostitution Closure in Jember district, has adverse impacts in the implementation of HIV/AIDS transmission prevention especially through sexual transmission.

Objection : The aims of this research is analyzing the Impact policy implementation of transition social services place closure for the commercial sex worker and the prostitution closure  to the HIV/AIDS countermeasures program.

Methods : This research is descriptive analitic method used secondary data from the report of HIV/AIDS program in Jember Regency at 2012. Collected data is analized descriptively with table and narration.

Result : The impacts of that Regency Decree on closing the transition social service place for the sex worker in Puger, Jember district include (1) The prostitution closure would lead the transition social service place for the illegal sex worker be increase and spread in Jember district, (2) Health coaching and behavior change communication to the sex worker become more hard, (3) The amount of HIV/AIDS cases each year be higher. In 2004, the amount of HIV/AIDS cases is 1 and be higher every year until in 2012 the cumulative amount cases of HIV/AIDS in Jember district are 822. By the data of the sufferer,  according to the highest risk factor is through the heterosexual transmission with 685 cases (83.3 %). This suggest that the transmission occurred from the sex worker to the consumer and also from the consumer to the sex worker. So, the transmission to the house wife also increasing followed by the mother to baby transmission.

Conclusion : Jember district Government needs to conduct a relevant review to the Regency Decree number 188.45/39/012/2007 on  the Transition Social Services Place Closure for the Commercial Sex Worker and the Prostitution Closure in Jember district which have been predefined.

Sugestion : For that, it's really needed the meeting among the stakeholders, Jember AIDS Commission, Health department of Jember district, SKPD, and also other institutions to review that Regency Decree.

Keywords : impact, implementation, prostitution closure regulation, HIV/AIDS  

 PENDAHULUAN

Dalam tujuan Millenium Development Goals 2015, pada tujuan 6 disebutkan adanya upaya penurunan penyakit menular HIV/AIDS. Penyakit ini dengan cepat dapat menyebar ke seluruh dunia (pandemik). Saat ini diperkirakan ada 30-50 juta orang pengidap HIV yang belum menunjukkan gejala apapun, tetapi potensial sebagai sumber penularan. Jumlah kasus HIV/AIDS semakin tahun semakin bertambah. Jumlah kasus HIV/AIDS di dunia pada akhir tahun 2011 sebanyak 34 juta. Jumlah kasus di Asia Tenggara pada akhir tahun 2011 sebanyak 4 juta kasus ^[1]. Di Indonesia secara kumulatif kasus HIV/AIDS mulai 1 April 1987 hingga 31 Desember 2012, jumlah HIV sebanyak 98,390, jumlah AIDS sebanyak 42,887. Jumlah HIV di provinsi Jawa Timur sampai dengan Desember 2012 sebanyak 12,862, dan jumlah AIDS sebanyak 6,900 jiwa ^[2]. Untuk jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Jember hingga bulan Desember sebanyak 822 kasus ^[3].

Data statistik dan hasil pemodelan matematik menunjukkan bahwa jalur utama penularan HIV di Indonesia dewasa ini dan ke depan adalah melalui transmisi seksual. Menurut Menteri Kesehatan Ibu Nafsiah Mboi dalam rangka Hari AIDS Sedunia 2012 di Jakarta, pola penularan tertinggi yaitu, melalui transmisi seksual sebesar 81,8 persen. Sedangkan dalam Jawa Pos National Networking (2012), pada penularan akibat penggunaan alat suntik tidak steril hanya 12,4 persen. Namun, temuan-temuan terutama hasil Surveilens Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) dari 2002, 2004 sampai dengan 2007, menunjukkan belum berubahnya perilaku tidak aman pada hubungan seksual berisiko pada semua kelompok-kelompok populasi kunci ^[4].

Hasil-hasil kajian, survailans dan data epidemologis HIV dan AIDS di Indonesia menunjukkan adanya keragaman dan perbedaan-perbedaan dalam situasi epidemi tergantung antara lain pada siapa yang berisiko terinfeksi, pilihan orang dalam menghadapi situasi, kesempatan maupun tanggung jawab yang dimiliki ^[5]. Terjadinya perubahan dalam perkembangan epidemi tampak antara lain dari cara penularan : Bulan Juni 2006 dilaporkan Kementrian Kesehatan, bahwa 54,4 % dari kasus AIDS yang baru terjadi di kalangan penasun karena penularan melalui alat suntik, sedangkan Bulan Juni 2011 angka tertsebut turun menjadi 16,3%. Sebaliknya dalam kurun waktu yang sama, penularan heteroseksual meningkat dari 38,5% pe menjadi 76, 3%. Akibat dari makin meningkatnya penularan melalui hubungan seks berbeda jenis (heteroseksual) ini adalah makin meningkatnya jumlah perempuan dan bayi yang dilaporkan sebagai kasus AIDS yang baru : Juni 2006 persentase kasus AIDS baru pada perempuan adalah 16,9%, Tahun 2011 menjadi 35,1%, sedangakan penularan perinatal (dari ibu ke bayi) meningkat dari 2,16% menjadi 4,7% ^[6].

Hal ini ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden Nomor 36, tahun 1994 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dan KPA Daerah dan Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2006 mengamanatkan perlunya peningkatan upaya pengendalian HIV dan AIDS di seluruh Indonesia, serta Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kabupaten/ Kota Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 ^[13,16]. Di kabupaten Jember, respon harus ditujukan untuk mengurangi semaksimal mungkin peningkatan kasus baru dan kematian, dengan pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud pada Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/330.1/012/2004.

Namun dengan adanya SK Bupati Nomor 188.45/  39  /012/2007 Tentang Penutupan Tempat Layanan Sosial Transisi untuk Pekerja Seks Komersial dan Penutupan Prostitusi Di Kabupaten Jember, mempunyai dampak yang tidak menguntungkan dalam pelaksanaan program pencegahan HIV/AIDS khususnya melalui pencegahan penularan transmisi seksual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi kebijakan penutupan lokalisasi berdasarkan SK Bupati Kabupaten Jember Nomor : 188.45/  39  /012/2007 Tentang Penutupan Tempat Layanan Sosial Transisi untuk Pekerja Seks Komersial dan Penutupan Prostitusi Di Kabupaten Jember terhadap program penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Jember, dengan menggunakan metode diskriptif analitik menggunakan data sekunder dengan telaah dokumen yang bersumber dari laporan Pelaksanaan Program Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Jember sejak Tahun 2004 sampai 2012. Penelitian ini dilakukan pada Bulan Febuari sampai dengan Bulan Mei tahun 2013.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.    Pelaksanaan Program Penaggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Jember

Program penanggulangan AIDS yang dilakukan di Kabupaten Jember oleh KPAD Kabupaten Jember meliputi : Komunikasi perubahan perilaku (KPP), Pemakaian kondom 100% di daerah berisiko, Layanan klinis infeksi menular seksual (IMS) di Puskesmas Puger, Program Pengurangan Dampak Buruk (harm reduction) Penggunaan Narkoba Suntik, Konseling dan testing sukarela (KTS atau VCT) adalah program pencegahan sekaligus jembatan untuk mengakses layanan manajemen kasus (MK) dan CST (Perawatan, dukungan, dan pengobatan bagi ODHA di tiga tempat yaitu Rumah Sakit Daerah Dr. Soebandi, dan Rumah Sakit Daerah Balung, Program CST merupakan layanan terpadu & berkesinambungan untuk mengurangi atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi ODHA, baik bagi aspek medis, psikologis maupun social ^[15].

Sasaran KPA Kabupaten Jember diarahkan terutama pada populasi beresiko tinggi yang terdiri dari kelompok rentan, kelompok berisiko tertular dan kelompok tertular. Di Indonesia terdapat populasi kunci yang bersifat kompleks dengan perilaku berisiko tinggio serta berbeda-beda antara satu propinsi dengan propinsi lain ^[7]. Kelompok rentan adalah mereka yang karena lingkup pekerjaan, lingkungan, rendahnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, status kesehatan, menjadi rentan terhadap penularan HIV. Diantaranya termasuk : Orang dengan mobilitas tinggi (Khususnya laki-laki), Perempuan, Remaja, Anak jalanan, Keluarga miskin, Ibu hamil, dan Penerimaan transfusi darah. Sedangkan yang kedua adalah kelompok beresiko tertular adalah orang-orang yang berperilaku resiko tinggi (ganti-ganti pasangan seks tanpa kondom, menggunakan alat suntik secara bergantian), Penjaja seks (Laki-laki, perempuan dan waria) dan pelanggannya, dan Penyalahgunaan napza suntik. Kelompok yang ketiga adalah kelompok tertular adalah anggota masyarakat yang sudah terinfeksi HIV (ODHA). Ketiga kelompok ini merupakan populasi kunci yang menentukan keberhasilan program pencegahan dan pengobatan, sehingga mereka perlu ikut aktif berperan dalam penanggulangan HIV dan AIDS, baik bagi dirinya maupun orang lain ^[5].

2.    Upaya Pemerintah Kabupaten Jember melalui SK Bupati Nomor : 188.45/39/012/2007

Pada Bulan Maret Tahun 2007, Bupati Jember mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/39/012/2007 Tentang Penutupan Tempat Layanan Sosial Transisi untuk Pekerja Seks Komersial dan Penutupan Prostitusi Di Kabupaten Jember ^[14]. Adapun yang menjadi pertimbangan bahwa keberadaan lokalisasi rehabilitasi prostitusi Puger Kulon sebagai tempat pelayanan sosial transisi bagi pekerja seks komersial maupun tempat prostitusi di Kabupaten Jember tidak sesuai dengan norma – norma masyarakat yang religius dan bertentangan dengan adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat. Selain itu, pertimbangan penutupan lokalisasi Puger dilakukan dengan adanya alih fungsi rehabilitasi prostitusi sebagai  tempat pelayanan sosial transisi sudah berakhir pada tahun 2005.

Dalam SK Bupati Nomor 188.45/  39  /012/2007 Tentang Penutupan Tempat Layanan Sosial Transisi untuk Pekerja Seks Komersial dan Penutupan Prostitusi Di Kabupaten Jember, disebutkan bahwa penutupan Tempat Pelayanan Sosial Transisi Puger dilaksanakan pada tanggal 1 April 2007 sampai dengan selesai, serta Pentupan Tempat Prostitusi liar lainnya di Kabupaten Jember dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2007 sampai dengan selesai. Penutupan yang dimaksud meliputi penanganan Pekerja Seks Komersil dan Mucikari serta dampak sosial lainnya.

Namun dalam pelaksanaannya, penutupan lokalisasi hanya dilakukan secara simultan di satu waktu tanpa adanya pendampingan mantan PSK pasca penutupan, serta tanpa adanya koordinasi secara lintas sektor dalam penanganan selanjutnya. Walupun telah dibentuk Tim Penanganan Pekerja Seks Komersial dengan susunan keanggotaan dari unsur Bupati, Muspika dan beberapa Dinas terkait serta PKK. Kondisi ini mempunyai dampak yang tidak menguntungkan dalam pelaksanaan program pencegahan HIV/AIDS khususnya melalui pencegahan penularan melalui transmisi seksual.

3.    Dampak SK Bupati Nomor : 188.45/39/012/2007 Terhadap Program Penanggulanan HIV dan AIDS di kabupaten Jember

Dampak dari adanya Surat Keputusan Bupati tentang penutupan tempat layanan sosial transisi untuk pekerja seks komersial di Puger Kabupaten Jember meliputi jumlah tempat layanan sosial transisi untuk pekerja seks komersial ilegal bertambah dan menyebar di wilayah Kabupaten Jember. Hal ini diikuti dengan permasalahan sulitnya pembinaan layanan kesehatan dan upaya komunikasi perubahan perilaku terhadap PSK. Dengan ditutupnya lokalisasi Puger, mengakibatkan para PSK mencari alternatif tempat lain seperti di warung makan atau warung lesehan yang berlokasi di sekitar pemukiman warga. Hal ini sangat berpotensi memunculkan lokalisasi illegal. Hal ini seperti hasil penelitian oleh Kenderwis dan Yustina (2009)  yang mengungkapkan bahwa di Kabupaten langkat terdapat banyak rumah makan atau kafe yang berada di sepanjang Jalan lintas Sumatra di mana tempat yang dimaksud berfungsi sebagai lokalisasi transaksi seksual tidak resmi atau ilegal yang sangat berpotensi menjadi sumber penularan HIV/AIDS ^[8].

Berdasarkan hasil pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Jember oleh KPAD dan LSM Laskar, terdapat beberapa lokalisasi ilegal di wilayah sekitar lokalisasi Puger serta beberapa tempat di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Jember. Hal ini dapat dilihat berdasarkan pada pemetaan berikit ini :

Gambar 1. Peta Sebaran Lokalisasi Ilegal

Dari gambar peta diatas terlihat bahwa dengan penutupan lokalisasi legal di Puger, mengakibatkan munculnya lokalisasi ilegal baik di warung makan atau warung lesehan di pinggir jalan, maupun di cafe atau tempat karaoke. Warna hitam menunjukkan lokalisasi legal yang ditutup oleh pemerintak Kabupaten Jember. Sedangkan warna merah menunjukkan penyebaran lokalisasi ilegal dengan tingkat kasus HIV/AIDS tinggi. Warna kuning menunjukkan sebaran lokalisasi ilegal yang berdampak pada ditemukannnya kasus HIV/AIDS dengan jumlah sedang. Dan warna hijau menunjukkan sebaran lokalisasi ilegal dengan kategori rendah yang ditunjukkan dengan penemuan kasus HIV/AIDS dengan jumlah sedang. Keadaan lokalisasi yang tidak resmi atau ilegal dapat menjadi sumber penularan penyakit HIV/AIDS, karena PSK merupakan salah satu kelompok resiko tinggi penular penyakit HIV/AIDS ^[8]. Pada Tahun 2006, Departemen Kesehatan memperkirakan bahwa sejumlah 221.000 Penjaja Seks Perempuan (PSP) beroperasi diberbagai macam tempat, misalnya lokalisasi pelacuran, tempat hiburan, panti pijat dan di jalanan ^[7].

Para PSK di tempat-tempat ini tidak resmi melakukan transaksi seksual dengan pelanggannya. Akibatnya program penanggulangan HIV/AIDS juga mengalami kendala dalam menjangkau mereka. Dengan kata lain, layanan kesehatan dan upaya komunikasi perubahan perilaku terhadap PSK menjadi sulit. Masalah dalam mengatasi PSK di tempat-tempat ilegal atau tidak resmi adalah karena tempat-tempat teresebut tidak terdaftar secara resmi sebagai tempat dimana transaksi seksual terjadi, pendidikan tentang HIV dan AIDS dan khususnya penggunaan kondom lebih jarang terjadi ^[7]. Pola pekerjaan PSK yang ilegal dianggap ilegal pula secara hukum sehingga ada rasa ketidaknyamanan dan ketdakamanan ketika mereka bekerja, kesulitan mencari klien terlihat lebih besar dibandingkan dengan WPS di lokalisasi sehingga dapat disimpulkan bahwa posisi tawar mereka sangat rendah dengan klien ^[9]. Salah satu strategi yang dikembangkan dalam memutus mata rantai penularan IMS dan HIV/AIDS ini adalah melalui pencegahan penularan melalui hubungan seksual, antara lain dengan kegiatan promosi kondom pada kelompok berisiko tinggi termasuk terhadap Wanita penjaja Seks (WPS) di jalanan yang keberadaannya sulit diidentifikasi sementara transaksi seks diantara mereka cukup tinggi dan rawan terkena IMS dan HIV/AIDS ^[10].

Selain permasalahan yang disebutkan di atas, dampak dari dikeluarkannya SK Bupati Jember Nomor 188.45/  39  /012/2007 Tentang Penutupan Tempat Layanan Sosial Transisi untuk Pekerja Seks Komersial dan Penutupan Prostitusi Di Kabupaten Jember, adalah jumlah kasus HIV/AIDS setiap tahun makin bertambah. Hal ini dapat dilihat dari Laporan Data Dinas Kesehatan Kabupaten Jember tentang Laporan Program Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Jember berikut ini :

Dari Gambar di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2004 jumlah kasus HIV/AIDS sebesar 1, dan terus meningkat setiap tahun hingga tahun 2012 jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS di Kabupaten Jember  sudah mencapai 822 kasus. Dari data di atas terlihat bahwa dengan diturunkannya SK Bupati Nomor 188.45/  39  /012/2007 Tentang Penutupan Tempat Layanan Sosial Transisi untuk Pekerja Seks Komersial dan Penutupan Prostitusi Di Kabupaten Jember tidak dapat menurunkan jumlah penderita HIV/AIDS. Bahkan setelah tahun 2007 jumlah ODHA justru meningkat dari 52 kasus pada tahun 2007 menjadi 83 kasus pada tahun 2008.

Dari jumlah total ODHA tersebut, berdasarkan faktor risiko, penularan melalui heteroseksual sebesar 685 kasus (83,3%). Hal ini menunjukkan bahwa penularan terjadi dari PSK kepada pelanggan dan sebaliknya. Diperkirakan bahwa terdapat lebih dari tiga juta laki-laki di Indonesia yang merupakan pelanggan penjaja seks perempuan (kisaran 2.324.660-3.981.180) ^[11]. Berdasarkan Faktor Risiko untuk penderita HIV/AIDS dapat dilihat pada gambar berikuit ini :

Kondisi di atas sangat mungkin disebabkan karena adanya lokalisasi ilegal yang banyak ditemui di sekitar pemukiman masyarakat. Kemungkinan para laki-laki untuk membeli seks lebih mudah mereka lakukan karena tidak ada label  lokalisasi khusus seperti sebelumnya. Akibatnya mereka tidak punya kekhawatiran untuk mendapatkan stigma negatif sebagai pembeli seks dari para PSK. Penularan infeksi HIV melalui hubungan seksual merupakan yang paling banyak terjadi ^[12]. Kondisi ini dibuktikan dengan data dari sisi faktor risiko penderita HIV/AIDS pada Triwulan 1 tahun 2013 berikut ini :

 

Dampak lain dari peningkatan jumlah kasus HIV/AIDS berdasarkan faktor risiko heteroseks adalah adanya kemungkinan penularan kepada ibu rumah tangga yang terus meningkat serta diikuti dengan peningkatan penularan dari ibu ke bayi. Kehamilan akan mempercepat timbulnya gejala penyakit AIDS pada wanita sero positif HIV. Diperkirakan 50 % bayi yang lahir dari ibu yang sero positif HIV, akan terinfeksi HIV sebelum, selama, dan tidak lama sesudah melahirkan ^[12]. Hal ini terjadi karena ibu rumah tangga yang tidak mempunyai pekerjaan sebagai PSK atau memiliki aktifitas penggunan narkoba suntik ditularkan oleh suami yang sering membeli seks pada PSK di lokalisasi ilegal. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Adisasmito (2010) yang mengungkapkan bahwa wanita usia subur biasanya tertular HIV melalui hubungan heteroseksual ^[12]. Secara rinci hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini :

 

Dari segi usia, para penderita HIV/AIDS (ODHA) mayoritas berusia 25-49 tahun yaitu sebesar 72%, serta usia 20-24 tahun diurutan kedua sebesar 16%. Usia tersebut masuk dalam kategori usia produktif dan dalam masa seksual aktif. Di Indonesia, rasio kasus HIV antara laki-laki dan perempuan adalah 4:1. Persentase infeksi terbesar adalah kelompok usia 20-29 tahun yakni sebesar 24,05% ^[7]. Ada kemungkinan mereka sudah memiliki pasangan tetap (istri) tetapi masih melakukan hubungan seksual dengan cara membeli seks dari PSK di lokalisasi ilegal. Hal ini dapat dilihat berdasarkan gambar berikut ini :

Dari penjelasan yang dipaparkan di atas, membuktikan bahwa penutupan lokalisasi Puger berdasarakan SK Bupati Jember Nomor 188.45/  39  /012/2007 Tentang Penutupan Tempat Layanan Sosial Transisi untuk Pekerja Seks Komersial dan Penutupan Prostitusi Di Kabupaten Jember tidak dapat menurunkan jumlah orang dengan HIV/AIDS. Bahkan tren penderita dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Dalam Strategi Nasional 2007-2010 (bagian 1,2,3) melaporkan bahwa HIV secara tidak proporsional mempengaruhi kaum muda dan mereka yang berusia produktif (94 % dari kasus HIV yang terjadi menimpa kelompok umur produktif antara 19-49 tahun) sehingga epidemi HIV/AIDS akan berpengaruh besar terhadap ketersediaan dan produktifitas tenaga kerja, juga berimbas kepada problem kemiskinan yang bertambah parah dan disparitas ekonomi yang disebabkan oleh imbas dari epidemi HIV dan AIDS terhadap individu dan juda ekonomi negara ^[7].

Kondisi di atas menunjukkan bahwa AIDS bukan merupakan persoalan lokal, tetapi merupakan ancaman serius terhadap pembangunan Bangsa Indonesia secara nasional. Dengan kata lain, upaya penanggulangan AIDS yang terpencar, terbatas dan tak terkoordinasi tidak mampu mengendalikan epidemi HIV/AIDS di Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan intervensi struktural melalui pendekatan komprehensif untuk mempengaruhi tatanan yang ada (sosial, pekerjaan, kepemerintahan), dan bekerjasama dengan perorangan maupun kelompok untuk mengubah lingkungan mereka secara positif oleh mereka dan untuk mereka ^[5].

KESIMPULAN DAN SARAN

Program Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Jember telah dilksanakan sejak tahun 2004 yang ditandai dengan pembentukan KPAD Kabupaten Jember, dengan sasaran kelompok populasi berisiko. Namun pada tahun 2007, dengan tujuan untuk mengendalikan jumlah kasus HIV/AIDS, pemerintah daerah Kabupaten Jember, melaui SK Bupati Nomor 188.45/39/012/2007 Tentang Penutupan Tempat Layanan Sosial Transisi untuk Pekerja Seks Komersial dan Penutupan Prostitusi Di Kabupaten Jember dilakukan penutupan lokalisasi Puger. Dampak dari penutupan lokalisasi Puger mengakibatkan munculnya lokalisasi tidak resmi atau ilegal yang tersebar hampir diselur kecamatan di Kabupaten Jember. Hal ini mengakibatkan layanan kesehatan dan upaya komunikasi perubahan perilaku terhadap PSK menjadi sulit serta angka kasus HIV/AIDS semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Pemerintah Kabupaten Jember perlu melakukan peninjauan ulang terkait SK Bupati Nomor 188.45/39/012/2007 Tentang Penutupan Tempat Layanan Sosial Transisi untuk Pekerja Seks Komersial dan Penutupan Prostitusi Di Kabupaten Jember yang sudah ditetapkan. Untuk itu sangat dibutuhkan pertemuan antar pemangku kebijakan, Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Jember, Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dan SKPD atau lembaga terkait untuk meninjau ulang Surat Keputusan Bupati tersebut.

DAFTAR PUSTAKA    

[1]. UNAIDS. 2012. Global Report, UNAIDS Report on the Global AIDS Epidemic | 2012. [SerialOnline]http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/epidemiology/2012/gr2012/20121120_UNAIDS_Global_Report_2012_en.pdf. (15 Maret 2013)

[2]. Kemenkes RI. 2013. Laporan Perkembangan HIV/AIDS Triwulan IV Tahun 2012. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. [Serial Online] http://www.aidsindonesia.or.id/ck_uploads/files/LAPORAN%20HIV-AIDS,TRIWULAN%204,%202012(2).pdf. (15 Maret 2013)

[3]. Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Jember. 2013. Data Situasi Desember 2012. Jember. KPA Kabupaten Jember.

[4]. KPA Nasional. 2010. Pedoman Program Pencegahan HIV Melalui Transmisi Seksual. Jakarta : Komisi Penanggulangan AIDS Nasional

[5]. KPA Nasional. 2011. Rangkuman Eksekutif Upaya Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia 2006-2011. Jakarta : KPAN.

[6]. Kemenkes RI. 2011. Laporan Situasi perkembangan HIV dan AIDS di Indonesia. Jakarta : Kemenkes RI.

[7]. KPA Nasional, 2008. Startegi Komunikasi Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia. Jakarta : KPAN.

[8]. Kenderwis & Yustina I. 2009. Kemampuan Tawar Pekerja Seks Komersial Dalam Penggunaan Kondom Untuk Mencegah Penularan HIV/AIDS di Kabupaten langkat. Majalah Kesehatan Masyarakat Indonesia. Volume 34 Nomor 3. September 2009 : 133-140.

[9]. Lokollo, F.Y. 2010. Perilaku  Wanita Pekerja Seksual Tidak Langsung Dalam Pencegahan IMS, HIV dan AIDS di Pub dan Karaoke, Cafe dan Diskotik di Kota Semarang. Jurnal Promosi Kresehatan Indonesia Vol. 5 / No.1 /Janiari 2010. Semarang : Magister Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku FKM Universitas Diponegoro.

[10]. Widyastuti. 2006. Perilaku Menggunakan Kondom Pada Wanita Penjaja Seks Jalanan di Jakarta Timur tahun 2006. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 1 Nomor 4. Februari 2007 : 161-167.

[11]. KPA Nasional. 2010. Strategi Dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV Dan AIDS Tahun 2010 – 2014. Jakarta: Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

[12].  Adisasmito, W. 2010. Sistem Kesehatan. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada

[13]. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006. 2006. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Jakarta: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

[14]. Surat Keputusan Bupati  Jember Nomor : 188.45/39/012/2007. 2007. Penutupan Tempat Layanan Sosial Transisi untuk Pekerja Seks Komersial dan Penutupan Prostitusi Di Kabupaten Jember Bupati Jember. Jember: Sekretariat Jember.

[15]. Surat Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/ 330.1/ 012/ 2012. 2012. Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Jember. Jember: Sekretariat Kabupaten Jember

[16]. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007. 2007. Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah. Jakarta: Departemen Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia